Relasi eksploitasi, pemerataan radikal

Share:

Kemiskinan terkait dengan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang memenuhi kebutuhan dasarnya, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, partisipasi dalam masyarakat (Nurwati, 2008), sampai pada aspek psikologis tentang seberapa cukup seseorang memersepsikan hidupnya (Andayani, 2019). Namun, sejauh mana kebutuhan seseorang dapat dikatakan terpenuhi, atau lebih jauh lagi, seberapa luas makna kebutuhan bagi tiap-tiap orang, telah mengundang perdebatan tak berujung, baik antara pemikir ekonomi, ilmuwan sosial, sampai pada petugas analis lembaga statistik. Sejauh ini, indikator yang diakui lembaga resmi statistik di Indonesia, Badan Pusat Statistik, ialah indikator berdasarkan pendebatan kebutuhan dasar (basic need approach). Indikator ini meniscayakan dijadikannya kebutuhan kalori perorangan sebagai patokan dalam enentukan garis kemiskinan. Melalui penetapan garis kemiskinan, akan dapat diketahui siapa miskin (pendapatan di bawah garis) dan siapa tidak (pendapatan di atas garis).

Namun, pengukuran kemiskinan, terlebih pengelompokan dalam kelas sosial, tidak sesempit dengan mengandalkan pendekatan ekonomi. Sebab, kecuali memiliki sifat multidimensi seperti telah disebut di awal tulisan, kemiskinan juga berhubungan dengan relasi menindas-tertindas dan mengeksploitasi-dieksploitasi yang terjadi antara, meminjam stratifikasi klasik Marxian, kelas borjuis dan proletar. Mengikuti pandangan Marx, yang dikembangkan leboh jauh oleh Guy Standing, sebuah keluarga dapat digolongkan dalam kelas precariat, jika ia terdiri atas penanggung beban yang tidak menentu kontrak, jam kerja, jaminan, hingga upahnya (Standing, 2011). Umumnya, ini disebabkan status si penanggung beban yang sekadar ‘mitra’ di kantor tempat ia bekerja. Status ini meniscayakan dirinya, tidak seperti pekerja tetap lainnya, hanya mendapat upah sejauh pekerjaan yang dikerjakannya, tanpa jaminan upah apalagi tunjangan.

Kedua pengukuran di atas, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan pertama lebih akurat untuk mengetahui kondisi suatu kelompok akan pemenuhan kebutuhannya. Sementara itu, pendekatan kedua tidak berhenti pada deskripsi keadaan suatu kelas, tetapi lebih jauh mampu ‘berbicara’ dengan mengungkapkan relasi timpang antara satu kelas dengan kelas lainnya. Hal ini pada gilirannya akan mengantarkan pada perdebatan antara pendekatan Weberian dan Marxian. Pada satu pihak, Weber menggambarkan tingkat kesempatan hidup yang diukur dari tingkat pendapatan. Sementara pada pihak lain, kelas sosial bagi Marx menggambarkan kedudukan seseorang dalam proses eksploitasi. Data mengenai keterpenuhan kebutuhan dasar barangkali membantu dalam mengarahkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya pemberian subsidi dan lainnya. Namun, pengetahuan akan relasi eksploitasi yang timpang ini akan jauh lebih berguna untuk mengorientasikan pembangunan manusia pada pemerataan radikal, alih-alih pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi selamanya tidak akan diikuti dengan kesejahteraan sosial, apabila nilai lebih hasil akumulasi primitif memancar (gush up) ke sejumlah kecil masyarakat di kelas atas, seperti selama ini terjadi.

Referensi

Andayani , Tri Rejeki, Hardjono, & Fadjri Kirana Anggarani. (2019). “Konsep Pemikiran (Subjektif ) dalam Benak Masyarakat Indonesia: Konstruk dan Indikatornya”. Jurnal Psikologi Sosial, vol. 17, no. 2.

Ardianto, Hendra Try. (2016). Mitos Tambang untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan. Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2016.

Tim BPS Kabupaten Sleman. (2020). Profil Kemiskinan Sleman Maret 2020. Sleman: BPS Kabupaten Sleman.

Nurwati, Nunung. (2008). “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan”. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, vol. 10, no. 1.

Standing, Guy. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic.

https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html