Kenaikan PPN 11%: Potensi Implikasi Negatif dan Risiko Kontraproduktif

Share:

Kenaikan PPN 11%: Potensi Implikasi Negatif dan Risiko Kontraproduktif

Di tengah lonjakan harga kebutuhan masyarakat dan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, ironis ketika pemerintah tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Alih-alih mendatangkan manfaat, kebijakan yang tidak tepat dapat mengerek beragam implikasi negatif dan kontraproduktif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan yang ideal hendaknya mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan disertai dengan faktor peredam yang dapat meminimalisasi dampak negatif. Namun, sebelum berpindah ke pembahasan utama, ada baiknya untuk menilik latar belakang dibalik implementasi kebijakan terkait.

Kenaikan PPN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mewacanakan peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022 dan 12% per paling lambat 1 Januari 2025. UU ini juga mencanangkan adanya penghapusan pengecualian PPN pada beberapa komoditas, diantaranya barang hasil pertambangan atau pengeboran, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa telepon umum dengan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Beberapa komoditas juga diubah statusnya menjadi bebas terbatas, diantaranya barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan air, serta udara dalam negeri, dan jasa tenaga kerja. Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang masih sepenuhnya dibebaskan dari PPN, diantaranya makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, uang, emas batangan, dan surat berharga, jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering.

Menurut Sukardji dalam Liyana (2021), PPN adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Pungutan ini menyasar Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), serta dibebankan kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN merupakan pajak tidak langsung yang menyasar konsumen akhir atas pemanfaatan BKP dan JKP. Namun, pihak yang bertugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Katadata). Lantas, apa saja implikasi dari kenaikan tarif PPN menjadi 11%?

Implikasi langsung pada berbagai komoditas

Meskipun hanya 1%, kenaikan PPN ikut mengerek lonjakan harga pada berbagai komoditas. Sebagai contoh, harga pulsa dan kuota operator seluler. Dikutip dari CNN Indonesia, provider seluler XL Axiata sudah menginformasikan rencana kenaikan tarif kuota melalui pesan berantai sebagai berikut “Bagi Pelanggan XL Prioritas, tagihan yang tercetak mulai tanggal 1 April 2022 akan dikenakan rencana tarif PPN 11%,”. Kebijakan ini juga diikuti oleh provider lain, seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan Smartfren. Kenaikan juga terjadi pada beberapa komoditas bahan pangan, diantaranya minyak goreng kemasan di toko ritel. “Kalau minyak goreng selama ini kena PPN karena dia olahan. Kalau minyak bukan kemasan, enggak. Jadi ada penyesuaian harga,” ujar Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. Selain itu, harga token listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di atas 7.700 VA dan biaya langganan aplikasi streaming juga akan mengalami kenaikan. “Sekarang sebut saja Netflix, harus memungut (pajak dari pengguna) 11%. Untuk PPN PSME yang produk digital luar negeri masih kita juga lakukan (kenaikan tarif 11%),” ujar Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Terakhir, kenaikan ini juga mempengaruhi jumlah pajak yang dikenakan pada transaksi melalui layanan financial technology, seperti top-up e-wallet, peer-to-peer lending, jasa pembayaran, crowdfunding, dan masih banyak lagi.

Implikasi tidak langsung dan reduksi daya beli masyarakat

Tidak hanya produk yang terdampak secara langsung, kebijakan ini juga akan mempengaruhi harga jual produk olahan. Dari sisi produsen, kenaikan PPN akan mempengaruhi harga bahan baku. Kenaikan biaya produksi dan operasional akan menuntut produsen untuk menaikkan harga jual. Maka dari itu, harga yang diterima oleh konsumen akhir akan menjadi semakin mahal. Kenaikan ini coba diproyeksikan oleh seorang pengamat ekonomi, Yanuar Rizky. Jika saat ini harga sepotong ayam goreng berada di kisaran Rp10.000 maka kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan harga ayam goreng menjadi Rp11.600 karena adanya kenaikan harga bahan baku, seperti minyak goreng. Tanpa kenaikan PPN saja, harga di level produsen sudah berisiko mengalami kenaikan sebagai dampak dari melonjaknya harga bahan pangan dan kebutuhan masyarakat.

Bahkan, ketika beberapa komoditas bahan pangan seperti sembako tidak dikenakan PPN, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kenaikan harga dapat tetap terjadi. Hal ini dikarenakan, kenaikan PPN dapat dimanfaatkan oleh penjual untuk menyesuaikan harga jual di level konsumen. Produsen sebenarnya sudah lama ingin menaikkan harga, apalagi mengingat momen yang tepat selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Pada kuartal IV tahun 2021 saja, harga di level produsen sudah naik sebesar 8,7% (year-on-year). Ia mewanti-wanti agar kenaikan PPN tidak berdampak pada lonjakan harga final di atas 2–3%.

Kenaikan harga pada sektor terdampak, produk olahan, bahkan komoditas bebas pajak mengindikasikan bahwa kenaikan harga akan terjadi secara simultan. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Indirayuti (2019) menyatakan bahwa tarif PPN berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen. Hal ini berarti bahwa kenaikan tarif PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat akan suatu produk. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ratnasari dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa PPN berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen.

Belum lagi, menimbang kondisi perekonomian masyarakat yang baru saja merangkak pascapandemi COVID-19, rasanya kurang etis untuk segera menaikkan tarif PPN. Diketahui bahwa daya beli masyarakat terkontraksi cukup dalam selama pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa daya beli masyarakat pada tahun 2020 sangatlah rendah, direfleksikan dari tingkat konsumsi rumah tangga sebesar -2,63%. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja juga turun dari 96,5 menjadi 89,9 yang berarti bahwa mayoritas pendapatan masyarakat masih terdampak oleh pandemi. Masyarakat juga disulitkan oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, BBM nonsubsidi, gas LPG, dan lain sebagainya.

Pada akhirnya, masyarakat miskin lah yang akan menjadi korban. Dilansir dari Bank Indonesia, data keyakinan konsumen pada Februari 2022 turun ke level 113 dimana pengeluaran kelompok terbawah terbukti paling terdampak oleh kenaikan harga sembako. Fakta ini menunjukkan seberapa sensitifnya masyarakat miskin terhadap penyesuaian harga barang.

Potensi terjadinya inflasi

Menurut Bhima Yudhistira, kenaikan tarif PPN pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri dapat mengerek inflasi pada angka 3–4% (year-on-year). Menurut Bhima, untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah seharusnya menjaga stabilitas energi melalui dana kompensasi dan dana subsidi energi. “Setidaknya sisi energi, baik BBM, listrik, dan LPG tidak ikut alami kenaikan sepanjang April-Mei. Kemudian, kelancaran distribusi dan keamanan pasokan pangan merupakan tugas penting untuk jaga inflasi dari sisi volatile food,” papar Bhima. Faktanya, per 1 April 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax dari yang awalnya sebesar Rp9.000,00 menjadi Rp12.000,00 — Rp12.500,00. Tidak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengisyaratkan wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram. Kebijakan ini menyusul kenaikan harga gas LPG nonsubsidi yang sudah lebih dahulu dilakukan pada Desember 2021 dan Februari 2022. Belum lagi, harga bahan pangan pokok juga terus mengalami kenaikan akibat tingginya harga minyak mentah, instabilitas perdagangan internasional, dan mekanisme pasar menyambut Ramadhan dan Idul Fitri. Sebagai contoh, harga beras per Mei 2022 yang mencapai Rp11.850,00 dan cabai rawit yang mencapai Rp46.050,00 per kilogram. Ketika pemerintah gagal mengawal faktor peredam, bukan tidak mungkin kenaikan PPN justru akan memperparah kenaikan harga yang sudah terjadi pada status quo.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto bahwa produk akhir pangan akan tetap terdampak kenaikan PPN. Apalagi, secara alamiah, harga produk pada momen puasa dan lebaran akan melonjak naik. Pada akhirnya, secara keseluruhan, kenaikan PPN akan tetap mendorong inflasi nasional.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional

Pengaruh positif kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi hanya dapat terjadi ketika konsumsi masyarakat berada di tingkat yang aman. Secara makro, menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat justru berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dimensi yang diperhitungkan dalam pertumbuhan ekonomi adalah jumlah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri dibentuk oleh lima komponen utama, yaitu konsumsi rumah tangga ©, investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X), dan impor (M) dengan rumus dasar PDB = C+I+G+(X-M). Oleh karena itu, penurunan pada komponen konsumsi rumah tangga dapat menurunkan tingkat PDB dan mereduksi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur INDEF, Tauhid Ahmad yang menyatakan bahwa tarif baru PPN berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong shortfall penerimaan pajak pada tahun 2023. Studi kasus juga menunjukkan bahwa kenaikan PPN di Jepang pada tahun 1997 justru membuat negara tersebut mengalami resesi selama dua tahun berturut-turut (Liyana, 2021).

Ketercapaian tujuan dan tendensi kontradiksi

Tujuan utama dari perubahan tarif PPN adalah untuk mengembalikan kesehatan fiskal setelah utang pemerintah mencapai Rp6.000 T pada tahun 2020 atau sebesar 40% dari total PDB (Liyana, 2021). Selain itu, konsolidasi fiskal juga dilakukan demi menjaga pendapatan negara dan kemampuan belanja dalam mengurangi dampak pandemi COVID-19, seperti untuk menyalurkan bantuan sosial, mengadakan vaksin, dan lain sebagainya. Lantas, apakah tujuan tersebut dapat dicapai melalui kenaikan tarif PPN 11%?

Salah satu negara yang lebih dulu mengimplementasikan kebijakan kenaikan PPN adalah Jepang. Tercatat pada tahun 1997, 2014, dan 2019, Jepang meningkatkan tarif PPN dari yang awalnya 3% menjadi 5%, kemudian 8%, dan terakhir 10%. Alasan utama dari adanya kebijakan tersebut adalah untuk menstabilkan rasio utang terhadap PDB dari yang awalnya 200% menjadi 150%. Faktanya, setelah kebijakan tersebut diterapkan, rasio utang terhadap PDB Jepang justru melonjak hingga 266,2% pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa tujuan pemerintah untuk menstabilkan rasio utang tidak dapat dicapai melalui kenaikan PPN.

Selain itu, jika tujuan dinaikkannya tarif PPN adalah untuk mendorong pemulihan pascapandemi COVID-19 melalui pemberian bantuan sosial, pengadaan vaksin, dan lain sebagainya, hal ini justru kontradiktif dengan potensi implikasi yang ditimbulkan. Jika daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi menurun, tentu pendapatan negara akan ikut tereduksi. Hal ini justru membuat pemerintah kesulitan untuk merealisasikan berbagai kebijakan yang dicanangkan. Proyeksi penerimaan pajak sebesar Rp1.3353,3 T mungkin saja tidak tercapai. Hal ini dikarenakan, perhitungan tersebut didasarkan pada basis pajak atas konsumsi masyarakat yang ditargetkan tumbuh sebesar 6,7% (year-on-year). Jika daya beli masyarakat menurun, dapat dipastikan bahwa konsumsi masyarakat tidak dapat tumbuh seperti yang diperkirakan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak ganda bagi masyarakat kalangan menengah kebawah dimana pada satu sisi, harga bahan kebutuhan terus melonjak, sementara di sisi lain, bantuan sosial juga terhambat karena pendapatan negara yang tidak optimal.

Penegasan ulang

Menimbang berbagai implikasi negatif yang mungkin saja timbul dari kenaikan PPN 11%, seperti lonjakan harga komoditas, inflasi, dan reduksi pertumbuhan ekonomi, belum lagi potensi kontradiksi terhadap tujuan yang ingin dicapai, apakah kebijakan tersebut tidak sebaiknya dipertimbangkan kembali?

Menurut hemat penulis, perubahan tarif PPN seharusnya menunggu stabilitas daya beli masyarakat agar berbagai tujuan positif yang dicanangkan dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan berbagai faktor pengaman, seperti memastikan bahwa harga energi dan bahan pokok tidak melonjak sebelum kenaikan PPN, serta merancang skema kebijakan pajak pendamping yang komprehensif. Dengan skema tersebut, diharapkan berbagai implikasi negatif yang ada dapat diminimalisasi.

REFERENSI

Amaranggana. (2021). Ayo, Simak Perubahan UU KUP dalam UU HPP. Retrieved from pajakku: https://www.pajakku.com/read/61679de64c0e791c3760b892/Ayo-Simak-Perubahan-UU-KUP-dalam-UU-HPP-

Amaranggana. (2022, January). Kenaikan PPN 11%, Penerimaan Negara VS Daya Beli Masyarakat. Retrieved from pajakku: https://www.pajakku.com/read/61965d634c0e791c3760c06d/Kenaikan-PPN-11-Persen-Penerimaan-Negara-VS-Daya-Beli-Masyarakat

Andrianto, R. (2022, April 5). Pemerintah Mau Naikkan Harga LPG 3 Kg, Segawat Itu kah APBN? Retrieved from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220405145007-4-328971/pemerintah-mau-naikkan-harga-lpg-3-kg-segawat-itu-kah-apbn

Anggraeni, R. (2021, February 5). BPS Akui Daya Beli Masyarakat Masih Lemah. Retrieved from IDX Channel: https://www.idxchannel.com/economics/bps-akui-daya-beli-masyarakat-masih-lemah

CNN Indonesia. (2022, March 30). Harga Pulsa dan Kuota Naik Imbas PPN 11 Persen Mulai 1 April 2022. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220330191650-213-778122/harga-pulsa-dan-kuota-naik-imbas-ppn-11-persen-mulai-1-april-2022

Jatmiko, A. (2022, March 21). Mengenal PPN, Definisi dan Karakteristiknya. Retrieved from Katadata.co.id: https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/62387562e827e/mengenal-ppn-definisi-dan-karakteristiknya#:~:text=Karakteristik%20PPN&text=PPN%20merupakan%20bentuk%20pajak%20tidak,sebelumnya%20telah%20dikukuhkan%20menjadi%20PKP.

Kompas.com. (2022, April 6). Daftar Barang dan Jasa yang Berpotensi Naik akibat PPN 11 Persen. Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/06/064303365/daftar-barang-dan-jasa-yang-berpotensi-naik-akibat-ppn-11-persen?page=all

Kusumawardhani, A. (2022, April 5). Wacana Kenaikan Harga Pertalite, Airlangga: Masih Dikaji. Retrieved from Bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20220405/44/1519295/wacana-kenaikan-harga-pertalite-airlangga-masih-dikaji

Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 124–135.

Masitoh, S., & Dewi, H. K. (2022, March 11). Tarif PPN 11% Berlaku April, Ini Efeknya ke Inflasi Menurut Ekonom. Retrieved from Tribun Network: https://nasional.kontan.co.id/news/tarif-ppn-11-berlaku-april-ini-efeknya-ke-inflasi-menurut-ekonom

Nurhadi, M. (2022, April 1). Penjelasan Dampak Positif dan Negatif Peningkatan PPN 11 Persen. Retrieved from suara.com: https://www.suara.com/bisnis/2022/04/01/183206/penjelasan-dampak-positif-dan-negatif-peningkatan-ppn-11-persen?page=1

Ratnasari, I. A., & Setyawan, P. E. (2016). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Kendaraaan di Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 887–914.

Septiawan, D. (2022, Mei 4). Harga Kebutuhan Pokok Hari Ini Rabu 4 Mei 2022: Masih Sama Tidak Ada Perubahan Sama Sekali. Retrieved from Kabar Besuki: https://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-194405282/harga-kebutuhan-pokok-hari-ini-rabu-4-mei-2022-masih-sama-tidak-ada-perubahan-sama-sekali

Sulastri, & Kholis, N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat. Jurnal Penelitian Ipteks, 53–64.